Kisi-kisi Soal IPS Terpadu 8 Semester 1

PENYEBARAN BUTIR SOAL

Jenis Sekolah	:	SMP ( SMP NEGERI 4 BANYUWANGI )	Jumlah Soal	:	35
Mata Pelajaran	:	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	Semester	:	1 ( SATU )
Kurikulum	:	KTSP	Tahun Pelajaran	:	20010/2011
Kelas	:	8 ( DELAPAN )	Penyusun	:	AGUS SAFARI, S.Pd

No	Kompetensi Dasar	Materi	Jumlah soal tes tulis		Jumlah soal Praktik
			PG	Uraian
1	Mendeskripsikan Kondisi Fisik Wilayah dan Pendudul	Letak Geografis Indonesia ( Posisi Geografis dan Letak Geografis ) Kaitan Letak Geografis dengan Iklim dan Waktu di Indonesia Musim di Indonesia Persebaran Flora dan Fauna Indonesia dan Kaitannya dengan Pembagian Wilayah Wallacea dan Weber Persebaran Jenis Tanah di Indonesia. Pemanfaatan Berbagai Jenis Tanah di Indonesia	1      1     1
2	Mengidentifikasi Permasalahan Kependudukan dan Upaya Penanggulangannya	Faktor yang Mempengaruhi      Pertumbuhan Penduduk Angka Kelahiran dan Angka Kematian dan Cara Menghitungnya Kepadatan Penduduk dan Cara Menghitungnya Piramida Penduduk In donesia Cara Menghitung Sex Ratio dan Beban Ketergantungan Angka Usia Harapan Hiidup Ledakan Penduduk Dan Upaya Mengatasinya Membuat Peta, Tabel dan Grafgik Kependudukan Dampak Positif dan Negatif Migrasi dan Usaha Penanggulangan Dampak Negatif Migrasi	1	1
3	Mendeskripsikan Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Lingkungan Hidup dan Pelestariannya : Unsur-unsur Lingkungan Abiotik, Biotik, dan Sosial Budaya Arti Penting Lingkungan Bagi Kehidupan Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup dan Faktor Penyebabnya Hakekat Pembangunan Berkelanjutan Ciri-ciri Pembangunan Berkelanjutan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan di Wialayah Sekiitar	1
\ 4	Mendeskripsikan Permasalahan Kependudukan dan Dampaknya Terhadap Pembangunan	Permasalahan Penduduk Indonesia ( Kuantitas dan Kualitas) Dampak dari Peramsalahan Penduduk Terhadap Pembangunan	1 1
5	Menjelaskan Proses Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat, serta Pengaruh yang Ditimbulkannya di Berbagai Daerah	Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Penmgaruh Yang  Ditimbulkan oleh Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial di Berbagai Daerah Bentuk-bentuk Perlawanan Rakyat dalam Menentang Kolonialisme Barat di Berbagai Daerah Daerah-daerah Persebaran Agama Nasrani	1 1 1	1
6	Menguraikan Proses Terbentuknya Kesadaran Nasional, Identitas Indonesia, dan Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia	Perkembangan Pendidikan Barat dan Perkembangan Pendidikan Islam Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia Peranan Golongan Terpelajar, Profesional dan Pers Dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Nasional Indonesia Perkembangan Pergerakan Nasional dari yang Bersifat Etnik, Kedaerahan, Keagamaan sampai Terbentuknya Nasionalisme Indonesia Peran Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda 1928 dan Kongres Perempuan Pertama dalam Proses Pembentukan Identitas Kebangsaan Indonnesia	1 1 1 1
7	Mengidentifikasi Berbagai Penyakit Sosial ( Miras, Judi, Narkoba, HIV/AIDS, PSK, dsb.) Sebagai Akibat Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat	Pengertian Penyimpangan Sosial Bentuk-bentuk Penyimpangan Sosial dalam Keluraga dan Masyarakat Contoh Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat	1 1	1
8	Mengidentifikasi Berbagai Usaha Pencegahan Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat	Akibat Penyimpangan Sosial dalam Keluraga dan Masyarakat Faktor-fakator Penyebab Terjadinya Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat Upaya-upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat	1 1
9	Mendeskripsikan Hubungan Antara Kelangakaan Sumber Daya dengan Kebutuhan Manusia yang Tidak Terbatas	Kerlangkaa Sumber Daya Ekonomi Usaha-usaha Manusia dalam Mengatasi Kelangkaan, Memanfaatkan Sumber Daya yang Langka Kebutuhan Manusia yang Tidak Terbatas Faktor-faktor Penyebab Kebutuhan Manusia Beranekaragam Menentukan Skala Prioritas dari BerbagaiJenis Kebutuhan Pengertian dan Macam-macam Alat Pemenuhan Kebutuhan	1 1 1	1     1
10	Mendeskripsikan Pelaku Ekonomi : Rumah Tangga, Masyarakat, Perusahaan, Koperasi dan Negara	Pelaku Ekonomi Hubungan Para Pelaku Ekonomi Pokok-pokok Koperasi Indonesia Pendirian Uusaha Koperasi Tata Cara Mendirikan Koperasi	1 1
11	Mengidentifikasi Bentuk Pasar Dalam Kegiatan Ekonomi Masayarakat	Pengertian, Fungsi dan Peranan Pasar Bagi Masyarakat Syarat-syarat Terjadinya Pasar Macam-macam Pasar dan Contoh-contohnya Perbedaan Pasar Konkrit dan Pasar Abstrak Demonstrasi Jual Beli  di Pasar	1 1 1 1
Jumlah soal			30	5

KISI-KISI PENULISAN SOAL

Jenis Sekolah	:	SMP ( SMP NEGERI 4 )	Jumlah Soal	:	30
Mata Pelajaran	:	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	Bentuk Soal/Tes	:	Pilihan Ganda
Kurikulum	:	KTSP	Penyusun	:	AGUS SAFARI, S.Pd
Kelas	:	8 ( DELAPAN )	Alokasi Waktu	:	60 menit

                             

No.	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Kls/ smt	Materi pokok	Indikator soal	Nomor soal
1	2	3	4	5	6	7
1	Memahami Permasalahan Sosial Berkaitan dengan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Mendeskripsikan Kondisi Fisik Wilayah dan Pendudul	VIII/1	1.Letak Geografis Indonesia ( Posisi Geografis dan Letak Geografis ) 2.Kaitan Letak Geografis dengan Iklim dan Waktu di Indonesia 3..Musim di Indonesia 4.Persebaran Flora dan Fauna Indonesia dan Kaitannya dengan Pembagian Wilayah Wallacea dan Weber 5.Persebaran Jenis Tanah di Indonesia. Pemanfaatan Berbagai Jenis Tanah di Indonesia	Menunjukkan letak geografis Indonesia Menganalisis hubungan posisi geografis dengan perubahan musim di Indonesia Mengidentifikasi Penyebab Terjadinya Perubahan Musim dan Menentukan Bulan Berlangsungnya Musim Hujan dan Musim Kemarau di Wilayah Indonesia

Keterangan:

Isi pada kolom 2, 3. 4, dan 5 harus sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam silabus/kurikulum. Penulis kisi-kisi tidak diperkenankan mengarang sendiri, kecuali pada kolom 6.

Pendidikan Gratis di Banyuwangi-------- Momok bagi para Guru

Secara umum, program pendidikan gratis bisa diterima dengan baik oleh para guru. Namun belakangan, pahlawan tanpa tanda jasa ini mulai takut dengan program tersebut. Alasannya, kebijakan itu justru memasung kreativitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak program belajar-mengajar terpaksa dihentikan karena takut menabrak kebijakan Bupati. Seperti apakah program pendidikan gratis di Banyuwangi? Apa saja kendalanya bagi pelaku pendidikan?

====================================================== 

Pendidikan gratis di Banyuwangi banyak yang menyebut sebagai ''kloning'' pendidikan gratis di Jembrana (Bali). Benarkah demikian? Yang jelas sejak adanya larangan pungutan di sekolah, banyak guru di Banyuwangi mulai malas untuk mengajar. Mereka merasa dibatasi ruang gerak dalam bertugas. Yang lebih parah lagi, para guru seperti kehilangan dunia belajarnya dengan anak didik. "Sejatinya pendidikan gratis layak kita dukung, tetapi perlu kajian mendalam sebelum digulirkan," kata salah satu guru SMP Negeri, Agus Safari, S.Pd.

Dicontohkan, sejak hadirnya pendidikan gratis banyak anggaran sekolah yang menipis. Bahkan, harus kalang kabut untuk menutupinya. Pemicunya adalah adanya larangan pungutan yang dikeluarkan Bupati Ratna Ani Lestari. Pengelola sekolah hanya mengandalkan subsidi yang dikucurkan dari pemerintah. Padahal, lanjut Agus, banyak program sekolah yang harus ditangani dan membutuhkan dana. 

Akibat menipisnya anggaran, banyak program sekolah terpaksa dibatalkan, bahkan dihapus. Dia mencontohkan program ekstrakurikuler seperti gerakan pramuka dan kesenian. Dampak larangan adanya pungutan membuat program-program itu mandek dan terbengkalai. "Kalau sudah begini siapa yang akan bertanggung jawab. Lagi-lagi para guru yang harus menerimanya," keluhnya.
 

Pendidikan gratis, lanjut Agus Safari, bukan semata-mata untuk siswa. Namun, kelangsungan sekolah juga wajib dipikirkan. Pemerintah mestinya bisa memberikan bantuan yang cukup kepada sekolah sebelum membuat larangan pungutan. Setidak-tidaknya 50 persen dari total anggaran yang dibutuhkan sekolah bisa disubsidi oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya, subsidi yang diberikan masih sangat minim. Padahal, sekolah ingin berkreasi sebaik mungkin.

Bantuan insentif yang diberikan kepada guru dinilai masih minim. Termasuk insentif kelebihan jam mengajar. Semua bantuan ini belum menjawab kebutuhan para guru yang kian kompleks. Akibatnya, para guru terus kehilangan semangat berkreasi. Jika ini terus dibiarkan, kata Agus, akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan. 
 

Sejak adanya pendidikan gratis banyak kegiatan sekolah menjadi lesu. Hasil evaluasi terakhir kualitas pendidikan di Banyuwangi menurun drastis. Tahun 2003-2004 silam, Banyuwangi memiliki kualitas pendidikan yang baik. Namun, sejak adanya pendidikan gratis kualitasnya justru menurun.

Menyikapi persoalan ini, para guru hanya bisa pasrah. Mereka tidak berani melanggar aturan yang ditetapkan. Jika ada penarikan iuran, para guru akan berpikir seribu kali untuk melakukannya. Kalaupun terpaksa dilakukan, semuanya harus melalui persetujuan komite sekolah.

Kendati demikian, mereka tetap berharap pemegang kebijakan bisa kembali memikirkan nasib dunia pendidikan. Tidak hanya mengejar target dan popularitas. Mestinya, kata Agus, sebelum pemerintah menggratiskan pendidikan harus melihat dulu besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Tujuannya, saat program digulirkan tidak membebani pejabat yang ada di lapangan.
 

Dipaksa Digulirkan

Meski terus menuai pro-kontra, program pendidikan gratis tetap dipaksa digulirkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beralasan program itu mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang lebih penting lagi memberikan peluang kepada seluruh masyarakat bisa mengenyam pendidikan hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Drs. Nurhadi, M.M. mengatakan program pendidikan gratis adalah dasar dari visi-misi Bupati Ratna Ani Lestari. Berdasarkan visi inilah, program tersebut dijadikan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten. Untuk mendukung program itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBD hingga mencapai 21 persen. Bahkan, tahun 2007 ini anggarannya dinaikkan menjadi 22 persen. "Tujuan utamanya adalah memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan dengan murah dan mudah," kata Nurhadi.
 

Hanya, kata dia, pendidikan gratis kurang dipahami oleh masyarakat. Yang dimaksud gratis adalah tidak adanya pungutan SPP bagi sekolah negeri. Sebab, dana untuk SPP sudah diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional dari pemerintah kabupaten. "Jadi istilah gratis hanyalah untuk SPP, bukan gratis secara keseluruhan," dalihnya. Pemahaman ini sering kali kurang dimengerti oleh masyarakat.
 

Larangan adanya pungutan di sekolah dimaksudkan untuk mengurangi beban bagi wali murid ketika menyekolahkan anaknya. Kendati demikian, pemerintah tidak melarang setiap sekolah untuk melakukan penarikan iuran, tetapi dengan syarat melibatkan komite sekolah setempat. Termasuk pengelolaannya dilakukan secara transparan. Meski diberikan larangan pungutan, pemerintah telah memberikan insentif kepada para guru dan biaya tambahan lainnya. Mulai dari insentif kelebihan jam mengajar hingga bantuan kegiatan ekstrakurikuler bagi sekolah tertentu. 

Dicontohkan, untuk SMK Negeri mendapat bantuan peningkatan mutu hingga Rp 40 juta per tahun. Sementara untuk SMA mencapai Rp 20 juta per tahun. "Jadi tidak benar kalau kita mengurangi biaya operasional sekolah. Semuanya tetap dipikirkan oleh pemerintah," kilah Nurhadi.
 

Tidak hanya sekolah negeri yang mendapat bantuan biaya operasional. Untuk mendukung program pendidikan gratis, pemerintah memberikan beasiswa kepada sekolah swasta yang berprestasi. Tahun ini direncanakan setiap sekolah akan diberikan bantuan operasional sesuai dengan jumlah kelas di sekolah tersebut.

Kendati muncul larangan pungutan, pihak sekolah negeri tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penggalian dana. Caranya dengan menggandeng masyarakat ataupun instansi yang peduli dengan pendidikan. "Artinya masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk ikut membantu peningkatan kualitas pendidikan," sambung Nurhadi.
 

Dalam hal ini komite sekolah memegang peranan yang penting. Di beberapa sekolah favorit, paguyuban wali murid diberikan kesempatan membuat program sendiri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Selain pemberian insentif, pemerintah berupaya melakukan efisiensi pendidikan dengan melakukan merger beberapa sekolah dasar (SD). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pemborosan anggaran dan efosiensi penempatan para guru. Sedikitnya ada 125 sekolah yang siap dilakukan merger. Salah satu pertimbangan merger adalah minimnya murid dan gedung sekolah yang rusak. Hasil pendataan sementara terdapat ada 600 gedung sekolah yang rusak. Semua gedung itu ditargetkan bisa direhab seluruhnya pada tahun ini.

Program pendidikan gratis diklaim justru meningkatkan kualitas kelulusan. Sejak adanya program tersebut tingkat kelulusan meningkat tajam. Tahun kemarin, tingkat kelulusan SLTA mencapai 97%, SMK 96% dan SMP 89%. "Ini bukti nyata bahwa pendidikan gratis memiliki hasil yang menggembirakan. Makin banyak siwa yang sekolah dengan adanya pendidikan murah," pungkas Nurhadi.
 

Meski demikian, dia mengakui masih banyak kendala untuk menuntaskan program pendidikan gratis. Salah satunya adalah beban psikologis yang diterima para guru. Awalnya, para guru merasa tertekan dengan kebijakan tersebut. Namun, persoalan itu lanjutnya bisa diselesaikan dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan. Kendala lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait istilah pendidikan gratis. Pemahaman yang berkembang, pendidikan gratis adalah tidak dipungut segalanya. Sementara pemerintah tetap membebankan biaya operasional personal pendidikan kepada masing-masing siswa. * budi wiriyanto (Bali Post, 2008)